KPU DKI Masih Merumuskan Regulasi Cuti Ahok-Djarot di Putaran Kedua

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno, ketentuan cuti bagi calon petahana merupakan kewajiban, hal tersebut penting apabila merujuk prinsip dasar kampanye sebagai medium menyampaikan visi misi.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta masih merumuskan regulasi cuti pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, untuk putaran kedua. Lain itu, calon petahana itu wajib cuti apabila KPU merekomendasikan adanya kegiatan kampanye.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno, ketentuan cuti bagi calon petahana merupakan kewajiban. Hal tersebut penting apabila merujuk prinsip dasar kampanye, yakni sebagai medium menyampaikan visi misi.

“Kalau ada kampanye dipastikan ada cuti, kecuali tidak ada kampanye dipastikan tidak ada cuti. Ini dua hal yang selalu kait-mengait,” kata Sumarno di Jakarta, Jumat 24 Februari 2017.

Baca juga:   Politisi: Ahok-Djarot Sosok Yang Tepat Untuk Pimpin Jakarta

Lebih lanjut, ditegaskan Sumarno, rumusan teknis aturan cuti bagi Ahok-Djarot baru bisa dilakukan setelah penetapan secara resmi calon yang masuk ke putaran kedua. Lain itu, penetapan hasil putaran pertama dan penetapan pasangan calon yang maju pada putaran kedua ini pun rencana akan dilakukan pada 4 Maret 2017.

Selain itu, KPU DKI Jakarta juga mempertimbangkan ada tidaknya gugatan sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. “Sampai hari ini kami sedang merumuskan regulasinya terkait putaran kedua. KPU DKI Jakarta sudah rapat konsultasi karena regulator pilkada serentak yakni KPU RI,” tegas Sumarno.

Baca juga:   Fokus Susun Strategi, Ahok-Djarot Akan Batasi Pertemuan Dengan Relawan di Rumah Lembang

Selanjunta, juga menurut Sumarno, kampanye pada putararan kedua hanya boleh dilakukan untuk penyampaian visi misi. Tetapi, pasangan calon masih diperbolehkan bertatap muka langsung dengan warga seperti rapat terbatas dan blusukan.

Namun, ada catatan khusus yang diberikan KPU DKI Jakarta. Pasangan calon tidak bisa membuat agenda rapat umum yang melibatkan banyak warga. Pasangan calon maupun timses juga tidak boleh menggunakan alat peraga kampanye.

“Pihak KPU nanti yang akan memasang sosialisasi yang mensosialisasikan calon. Jadi sosialisasi dua pasangan calon sekaligus ajakan untuk memilih di TPS,” tandas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU DKI Jakarta itu.

SUMBERMetrotvnews.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini