Refly Harun: Demokrasi Indonesia Bukan Kebablasan, Indonesia Masih Belajar Hidup Berdemokrasi

Refly Harun, hukum harus ditegakkan dan kita sebagai orang yang terdidik harus belajar berdemokrasi secara beradab. Penegakan hukum harus diterapkan bagi yang melanggar jangan berikan toleransi kepada mereka yang melanggar.

JAKARTA, harianpijar.com – Pakar hukum tata negara Refly Harun agak berbeda pendapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai Indonesia tengah dalam kondisi demokrasi yang kebablasan. Lain itu, menurutnya Indonesia masih belajar hidup berdemokrasi.

Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, dirinya berpendapat yang lebih tepat bukan kebablasan. Tetapi yang lebih tepat, kita masih belajar berdemokrasi. Karena, salah satu indikator demokrasi itu adalah menghargai perbedaan pendapat dan bagaimana membangun perbedaan pendapat yang konstruktif. Ini kita masih belajar.

Lebih lanjut, dikatakan Refly Harun, dalam demokrasi, kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi. Sebabi itu, perbedaan pendapat mesti dihargai. Karena, demokrasi berarti melindungi kebebasan berpendapat dan menghargai perbedaan.

Baca juga:   Fahri Hamzah: Juru Bicara Jangan Ngomong Kalau Tak Diperintah Presiden

“Kebebasan harus dijunjung tinggi. Kita boleh mengkritik sekeras-kerasnya pendapat orang tapi kita tidak boleh menyerang pribadinya. Yang dikritisi adalah gagasannya, harusnya dalam kritik ditunjukkan salahnya di mana,” kata Refly Harun dalam sebuah perbincangan, Rabu 22 Februari 2017 malam.

Selanjutnya, Refly Harun juga berpendapat, pernyataan Presiden Jokowi tersebut keluar karena begitu mudahnya masyarakat marah. Karena itu, dirinya mencontohkan bagaimana di media sosial orang dapat menghargai pendapat karena tidak menggunakannya dengan tanggung jawab.

“Siapapun yang berkuasa pada era ini akan menghadapi konsekuensi sepeti itu. Karena masyarakat mudah marah, menggunakan medsos tanpa tanggung jawab. Makiannya bisa sangat kasar,” tegas Refly Harun.

Baca juga:   Terkait Pemblokiran Telegram, Presiden: Karena Berpotensi Mengganggu Keamanan Negara

Sementara, menurut Refly Harun, sebagai solusi, dirinya setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.  Penegakan hukum harus dijalankan dengan menindak mereka yang melanggar aturan.

“Hukum harus ditegakkan dan kita sebagai orang yang terdidik harus belajar berdemokrasi secara beradab. Penegakan hukum harus diterapkan bagi yang melanggar. Jangan berikan toleransi kepada mereka yang melanggar,” kata Refly Harun.

Lain itu, ibaratnya demokrasi Indonesia itu, kita dapat mainan, di mainan itu harus ada koridornya. Jadi semuanya ada aturannya. “Karenanya berdemokrasi itu juga melindungi kebebasan berpendapat dari setiap individu,” tandas Refly Harun.

SUMBERdetik.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini