Polda Metro Turunkan 100 Polwan Hadapi Massa Aksi 212 Hari Ini

Polwan negosiator bertugas untuk mengamati gerak-gerik pendemo dan melakukan negosiator bila diperlukan.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menurunkan sebanyak 100 personel polisi wanita (Polwan) negosiator dari Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya, yang disiagakan mengantisipasi aksi di depan gedung MPR, DPR, dan DPD di Jakarta. Lain itu, Polwan sudah bersiaga sejak pukul 03.00 WIB.

Menurut salah satu personel Polwan Bripda Indah, mengatakan, ada sekitar 100 personel polwan negosiator dari Sabhara Polda Metro Jaya. Selain itu, polwan negosiator disiagakan di depan pintu masuk gedung parlemen itu, meskipun dalam kondisi hujan harus mengenakan jas hujan berwarna hijau cerah.

“Polwan negosiator bertugas untuk mengamati gerak-gerik pendemo dan melakukan negosiator bila diperlukan,” kata Bripda Indah, di depan pintu utama gedung parlemen, Jakarta, Selasa 21 Februari 2017.

Baca juga:   Polda Metro Jaya Imbau Massa Aksi 299 Patuhi Aturan

Sebelumnya diketahui, personel gabungan dari kepolisian dan TNI telah bersiaga sejak Senin 20 Februari 2017 kemarin, untuk menjaga aksi elemen ormas keagamaan dan kemahasiswaan di gedung parlemen ini. Bahkan, kendaraan taktis juga terparkir di sejumlah titik di gedung parlemen.

Sebelumnya, Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khatthath bertemu dengan pimpinan DPR pada Senin 20 Februari 2017, untuk memberitahukan rencana aksi yang digelar Selasa, 21 Februari 2017 hari ini, sedianya digalang oleh Forum Umat Islam (FUI) dengan agenda menuntut penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga:   Amien Rais: Tolong Hentikan Kezaliman kepada Orang-Orang yang Ingin Tegakkan Kebenaran

“Kami ingin sampaikan, besok akan ada aksi. Jadi sekaligus ini, kami mau ‘kulonuwun’ besok akan ada massa besar, Insya Allah aman. Tujuannya pencopotan gubernur DKI Jakarta sesuai dengan tuntutan dari massa yang datang,” kata Sekjen FUI Muhammad Al-Khatthath.

Lebih lanjut, menurut Al-Khatthath, pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur Jakarta melanggar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah karena yang bersangkutan merupakan terdakwa kasus penodaan agama yang sedang menjalani persidangan.

SUMBERRepublika.co.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini