Jurubicara Istana: Presiden Persilakan Siapa Pun Adukan Soal Status Gubernur Ahok Ke PTUN

Juru bicara Kepresidenan Johan Budi, jika ada yang melayangkan gugatan ke PTUN, tetap diperbolehkan itu hak warga negara.

JAKARTA, harianpijar.com – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan pengaduan. Hal tersebut diungkapkan terkait pengaduan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) menggugat status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali aktif jadi Gubernur DKI Jakarta ke PTUN.

Menurut juru bicara Kepresidenan Johan Budi, proses begitu ya silakan saja. Selama di jalur hukum, Presiden menghormati proses hukum itu. Selama masih dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku, hal itu diperbolehkan. Karena, setiap keputusan yang diambil pasti ada yang puas, ada yang tidak.

Baca juga:   Daftar Caleg Lewat PSI, Giring Nidji Mengaku Terinspirasi Jokowi

“Kalau ada yang tidak puas dengan sebuah kebijakan lalu menggunakan saluran hukum, ya silakan,” kata Johan Budi saat dikonfirmasi, Senin 20 Februari 2017.

Sementara, Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan fatwa terkait status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan diserahkan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo. Namun Mendagri Tjahjo Kumolo masih merahasiakan isi fatwa tersebut.

Meski sudah ada Fatwa MA, jika ada yang melayangkan gugatan ke PTUN, tetap diperbolehkan. “Itu hak warga negara,” kata Johan Budi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam mengaku telah menyampaikan gugatan atas Presiden Joko Widodo ke PTUN. Lain itu, Usamah Hisyam menilai pemerintah tidak perlu menunggu fatwa Mahkamah Agung (MA) mengenai status Ahok. Alasannya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah mengatur jelas.

Baca juga:   Jubir Kepresidenan: Terkait Aksi 313, Istana Merespons Soal Ahok

“Jam sebelas tadi saya dan Sekjen bersama pengurus harian Parmusi datang ke PTUN di Jakarta Timur untuk melaporkan Jokowi. Kami sampaikan gugatan agar segera melaksanakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” kata Usamah Hisyam di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 20 Februari 2017.

SUMBERdetik.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini