Kuasa Hukum: FPI dan GNPF-MUI Tidak Akan Ikut Aksi 212 Di DPR

Kuasa Hukum GNPF-MUI, Kapitra Ampera, diminta agar aksi ini tidak membawa atribut apa pun yang terkait dengan FPI dan GNPF-MUI.

JAKARTA, harianpijar.com – Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menyatakan tidak akan ikut aksi pada 21 Februari 2017 (212) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Kuasa Hukum GNPF-MUI, Kapitra Ampera, GNPF-MUI tidak terlibat dan juga tidak ikut aksi, khususnya GNPF-MUI tidak akan ikut aksi 212. “Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab selaku dewan pembina,  Bachtiar Nasir sebagai ketua, dan pak Munarman tidak ikut turun,” kata Kapitra Ampera, Minggu, 19 Februari 2017 malam.

Lebih lanjut, ditegaskan Kapitra Ampera, alasan utama FPI dan GNPF tidak ikut dalam aksi, karena mereka tidak ikut merencanakan aksi itu. Selain itu, dirinya juga mengatakan aksi itu adalah bagian dari domain umat.

“Ini kan umat membela ulamanya. Kami tidak punya inisiatif ke situ. Biarkan umat berfikir sendiri atas ulamanya. Kita hanya menjaga agar mereka tidak distruktif,” kata Kapitra Ampera yang juga didampingi Munarman saat memberikan keterangan.

Baca juga:   Mahfud MD: Pemerintah Melarang dan Akan Hentikan Setiap Kegiatan FPI

Selain itu, dikatakan Kapitra Ampera, agar aksi ini tidak membawa atribut apa pun yang terkait dengan FPI dan GNPF-MUI. Sementara, menurut Kapitra Ampera FPI dan GNPF-MUI akan tetap memantau jalannya aksi ini.

“Kami hanya memonitor, kalau istilah Rizieq Shihab itu, agar aksi ini tidak kontraproduktif,” kata Kapitra Ampera.

Namun, ditegaskan Kapitra Ampera, tidak menutup kemungkinan Rizieq Shihab dan pimpinan FPI dan GNPF-MUI lainnya untuk turun, jika kondisi mereka nilai darurat.

“Umpamanya ada orang-orang yang ikut nebeng di dalamnya, sehingga aksi yang tadi dengan niat menyampaikan aspirasi begitu ke Komisi 3 DPR, ketika ada yang menunggangi, maka jika diperlukan Insya Allah pimpinan GNPF dan dewan pembina membantu untuk menengahi, atau menyelesaikannya,” tegas Kapitra Ampera.

Selain itu, Kapitra Ampera juga meminta, dalam aksi nanti agar massa aksi tetap pada identitas aksi muslim. Diketahui selama ini, beberapa aksi bela islam telah membuktikan aksi bisa berjalan damai, bersih, juga aspiratif.

Baca juga:   dr Tirta Singgung Kerumunan di Acara Habib Rizieq: Ngapain Ada PSBB Transisi?

Lain itu, dirinya pun juga meminta penyampaian aspirasi tidak dilakukan dengan kekerasan. “Jadi kalau ada yang tak damai, itu bukan dari umat islam. Minta aparat tindak tegas saja,” jelas Kapitra Ampera.

Rencana aksi digelar di gedung DPR RI pada 21 Februari 2017 ini, dikabarkan akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath.

Selain itu, aksi 21 Februari itu, rencananya bakal diikuti ratusan ribu massa dari berbagai daerah. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dicopot dari jabatannya. Lain itu, mereka juga menuntut untuk menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, stop penangkapan mahasiswa, dan mendesak aparat hukum memenjarakan penista agama.

Seperti diberitakan, penista agama yang mereka maksud adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini tengah menjalani persidangan dalam perkara penistaan agama.

Jika tuntutan tidak diakomodir, mereka siap menduduki Gedung Parlemen. Mereka juga merencanakan aksi lempar jumroh, atau melempar kerikil di DPR.

SUMBERTempo.co

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini