Terkait Pengadaan IT KPU, Ibas: Tudingan Antasari Azhar Tidak Mendasar Dan Fitnah

Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), diminta Antasari Azhar mengecek ulang pengadaan alat IT tersebut, seharusnya tidak ada permasalahan lagi soal pemilihan legislatif pada tahun 2009, hasilnya sudah diputuskan oleh Makamah Konstitusi.

JAKARTA, harianpijar.com – Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) putra bungsu mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menepis tudingan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar terkait pengadaan IT KPU pada Pemilu 2009. Lain itu, putra bungsu SBY itu menyatakan tudingan itu fitnah.

Hal tersebut terungkap, dalam cuitan di akun pribadinya @Edhie_Baskoro, Ibas menyebut tudingan Antasari Azhar tidak mendasar. Dia meminta Antasari Azhar mengecek ulang pengadaan alat IT tersebut.

Menurut Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang kerap dipanggil Ibas ini, seharusnya tidak ada permasalahan lagi soal pemilihan legislatif pada tahun 2009. Lantaran, hasilnya sudah diputuskan oleh Makamah Konstitusi.

Karena itu, dirinya meminta Antasari Azhar mengkoreksi diri dan tidak menyebarkan isu dan fitnah.

Baca juga:   Kapolri: Kasus Antasari Azhar Dan SBY Dalam Proses Penyelidikan

“Sebaiknya Antasari Azhar lakukan koreksi ke dalam diri, jangan menebar isu, jangan menebar fitnah. Jangan coba bangun popularitas diri dengan cara fitnah,” cuit Ibas, Selasa 14 Februari 2017.

Sementara, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menyatakan, pengadaan IT KPU saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009 dilakukan Edhi Baskoro Yudhoyono (Ibas), yang merupakan putra mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saat itu saya tidak tahu pengadaan barang itu dilakukan siapa. Saya hanya ingin KPU bekerja benar, tapi kenapa alatnya di grounded. Ternyata pengadaan alat ini dilakukan Ibas. Informasi itu masuk ke KPK, akhirnya kami lakukan penelusuran masalah pengadaan. Tapi belum sampai melakukan itu, saya sudah diusut duluan,” kata Antasari Azhar, kepada salah satu stasiun TV swasta nasioal itu.

Baca juga:   Merasa Bagian Dari Kriminalisasi, Anas Urbaningrum Berharap SBY Minta Maaf

Lebih lanjut, dikatakan Antasari Azhar, dirinya sudah menugaskan Haryono Umar yang saat itu menjabat Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan buat melakukan penyelidikan, pengumpulan data dan evaluasi terhadap pengadaan IT KPU.

Lain itu diketahui, selama proses rekapitulasi suara 9-20 April 2009 di Hotel Borobudur, hanya terkumpul 13.078.538 dari 171 juta suara yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara, data dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk baru 67.704, dari total 519 TPS.

Sedangkan, target KPU sebelumnya, selama tabulasi online bisa terkumpul 80 persen suara, tapi keinginan itu jauh dari kenyataan. Diduga ini bisa terjadi karena gagalnya penggunaan Intelligent Character Recognition (ICR) dalam proses tabulasi.

SUMBERMetrotvnews.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini