Presiden Jokowi Digugat, ACTA Layangkan Gugatan ke PTUN Soal Status Gubernur Ahok

Wakil Sekjen ACTA, Yustian Dewi Widiastuti, Kemendagri sampai sekarang belum menerbitkan SK pemberhentian sementara, padahal jelas-jelas yang bersangkutan sudah berstatus terdakwa.

JAKARTA, harianpijar.com – Meminta Pemerintah untuk menerbitkan surat keputusan (SK) pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Advokasi Cinta Tanah Air (ACTA) melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Lain itu, gugatan yang sudah terdaftar tersebut diketahui bernomor 36/G/2017/PTUN dengan penggugat atas nama pembina ACTA, Habiburokhman. Sedangkan, untuk tergugat sendiri yaitu Presiden RI Joko Widodo.

Menurut Wakil Sekjen ACTA, Yustian Dewi Widiastuti mengatakan, pihaknya mempunyai alasan kuat mendaftarkan gugatan tersebut. Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, dengan menyandang status terdakwa kasus penistaan agama, pemerintah tidak memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Baca juga:   Ahok: Melalui Jakarta Smart City, Warga DKI Yang Sakit dan Kurang Mampu Perlu Pertolongan Yang Cepat dan Setara

“Kebetulan Kemendagri sampai sekarang belum menerbitkan SK pemberhentian sementara. Padahal jelas-jelas yang bersangkutan sudah berstatus terdakwa,” kata Yustian Dewi Widiastuti, di Jakarta, Senin 13 Februari 2017.

Sementara, menurut Ketua ACTA, Kris Ibnu, pihaknya cukup optimis gugatan yang dilayangkan dapat dimenangkan. Lantaran, pad Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ayat 1 telah disebutkan secara jelas bahwa “Kepala atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Baca juga:   Ahok: Saya Sedih Bakal Dipecat Anies Baswedan, Enggak Ada Omongan lagi

“Kami yakin menang. Bahwa UU mengenai Pemda, Pasal 83 kan harus dinonaktifkan,” kata Kris Ibnu.

 

SUMBERRepublika.co.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini