Ketua Komisi II DPR Dukung Mendagri Pertahankan Ahok Gubernur DKI

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, sebaiknya kita sabar menunggu. Terkait hak angket, itu adalah hak setiap anggota, tapi dapat dukungan enggak, nanti harus dibawa ke Paripurna.

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mendukung keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI. Lain itu, sesuai Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Zainudin Amali, sikap Mendagri sudah benar, setelah cuti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa aktif kembali. Lain itu, Mendagri juga tunggu keputusan jaksa, tidak perlu diberhentikan. “Sudah benar, sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,” kata Zainudin Amali, saat dikonfirmasi di DPR RI, Senin 13 Februari 2017.

Lebih lanjut, ditegaskan Zainudin Amali, pada Pasal 83 disebutkan, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya jika didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun.

Baca juga:   Masinton: Revisi UU KPK Perlu agar Relevan dengan Kebutuhan Zaman

Lain itu, Zainudin Amali juga mengakui, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah menjadi terdakwa kasus penistaan agama. Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum sampai pada tahap pembacaan tuntutan.

“Sebaiknya kita sabar menunggu. Terkait hak angket, itu adalah hak setiap anggota, tapi dapat dukungan enggak. Kan nanti harus dibawa ke Paripurna,” tegas politisi Parta Golkar itu.

Sementara, Basuki Tajahaja Purnama (Ahok) didakwa melakukan penistaan dan penodaan agama terkait ucapannya di Kepulauan Seribu. Saat itu Ahok mengutip surat Al Maidah ayat 51 dalam konteks memilih pemimpin. Akibatnya, Basuki Tajahaja Purnama (Ahok) dijerat Pasal 156 dan 156a KUHP.

Baca juga:   Vonis Ahok Jadikan Citra Buruk Indonesia di Mata Internasional

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukaan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam.

Sementara, menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak RP 4.500.

Sedangkan, menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

SUMBERMetrotvnews.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini