Polri: Diminta Penyelenggara Pilkada Waspadai Upaya Intimidasi dan Kampanye Hitam

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, untuk mencegah adanya intimidasi oleh kelompok tertentu, kepolisian akan memperkuat penjagaan di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

JAKARTA, harianpijar.com – Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan, menjelang pilkada serentak pada 15 Februari 2017, diminta seluruh jajarannya dan pihak penyelenggara pilkada untuk mengawasi potensi kerawanan, seperti intimidasi dan kampanye hitam.

Menurut Jendral Tito Karnavian, Polri telah menerima informasi adanya aksi intimidasi dalam bentuk pemaksaan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta.

“Hari ini saya minta pada Kapolda, Pangdam, Panwaslu dan KPU, supaya mereka mengeluarkan statement mewaspadai potensi kerawanan,” kata Jendral Tito Karnavian,  saat ditemui, di kantor Menkopolhukam, Senin 13 Februari 2017.

Selanjutnya, juga ditegaskan Jendral Tito Karnavian, kami dapat info pada 15 Februari akan ada massa yang mengajak ramai-ramai mencoblos paslon tertentu dari tempat ibadah.

Baca juga:   Dinilai Rawan, Fahri Hamzah Usulkan Tak Perlu Ada Pilkada di DKI Jakarta

Karena itu, segala bentuk pemaksaan atau pesan intimidasi merupakan pelanggaran hukum. Kepolisian tidak akan segan menindak siapa pun yang melakukan hal tersebut.

Lain itu, menurut Jendral Tito Karnavian, untuk mencegah adanya intimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu, kepolisian akan memperkuat penjagaan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Ini untuk menjamin pemilih bisa bebas menentukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa intimidasi.

“Saya perintahkan kepada Kapolda Metro Jaya untuk perkuat pengamanan TPS dan melakukan tindakan tegas bila ada pelanggaran hukum. Kami ingin agar demokrasi ini dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas dan rahasia,” kata Jendral Tito Karnavian.

Sementara, juga dikatakan Jendral Tito Karnavian, terkait adanya kampanye hitam, dipastikan polisi bersama Panwaslu, akan melakukan penelusuran dan penegakan hukum.

Baca juga:   Gubernur DKI: Diharapkan Isu SARA Tidak Digunakan Untuk Meraih Kekuasaan

Bahkan, Jendral Tito Karnavian juga meminta, kepada masyarakat tidak mudah memercayai segala informasi yang beredar tanpa adanya verifikasi. Hal ini dikarenakan intensitas penyebaran berita hoax dan fitnah semakin meningkat jelang masa pencoblosan.

“Masyarakat jangan mudah untuk mencerna apa yang ada di media. Tolong lihat betul, klarifikasi, tabayyun, dari sumber-sumber lain benar atau tidak. Tapi prinsipnya sekali lagi, kita kembalikan untuk pihak paslon yang sekarang berkompetisi, silakan berkompetisi secara sehat,” tandas Jendral Tito Karnavian.

Sementara diketahui, dalam segi pengamanan, jumlah personel Polri yang akan dikerahkan mencapai 430.000 orang di 101 daerah. Sedangkan, fokus pengamanan ditujukan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Jakarta, Papua Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Banten.

SUMBERKompas.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini