JPU: Penonaktifan Ahok Sebagai Gubernur DKI Bukan Urusan Jaksa, Itu Urusan Pemerintah

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang kasus penistaan agama, Ali Mukartono, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ahok dengan Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

JAKARTA, harianpijar.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang kasus penistaan agama, Ali Mukartono mengatakakan, tidak diberhentikannya terdakwa perkara dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta bukanlah urusannya tapi urusan pemerintah.

“Oh itu bukan urusan jaksa. Itu urusan pemerintah,” kata Ali Mukartono, saat dikonfirmasi di Auditorium Kementan, Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2017.

Baca juga:   Pengamat: Ini Hak yang Bisa Didapat Ahok Setelah Jadi Narapidana

Lebih lanjut, ditegaskan Ali Mukartono, dirinya enggan menjelaskan kaitan pasal yang didakwanya kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebenarnya harus memberhentikan Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Seperti diberitakan, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Ahok dengan Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. “Pasalnya yah itu (disebutkan di atas),” tegas Ali Mukartono.

Baca juga:   Ahok: Saya Sedih Bakal Dipecat Anies Baswedan, Enggak Ada Omongan lagi

Sementara diketahui, saat ini Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan kasus penistaan agama. Lain itu, pernyataannya terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 membawanya ke pengadilan dan JPU mendakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Pasal 156 a KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman penjara paling lama lima tahun.

 

SUMBERSindonews.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini