Pengamat: Tidak Seharusnya Polisi Melarang Rencana Aksi 112

Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, aksi massa yang memberitahu secara resmi seharusnya tidak dilarang.

JAKARTA, harianpijar.com – Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menyatakan polisi tidak seharusnya melarang rencana aksi 11 Februari atau 112. Apalagi, jika mereka secara resmi telah melakukan pemberitahuan terkait rencana aksi tersebut.

Selanjutnya, menurut Bambang Widodo Umar, kalau demo dikediaman mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) polisi kecolongan karena tidak ada pemberitahuan. “Untuk itu, aksi massa yang memberitahu secara resmi seharusnya tidak dilarang,” kata Bambang Widodo Umar, Rabu 8 Februari 2017.

Baca juga:   Soal Aksi Damai di MK, TKN: Ada Baiknya Prabowo Ulangi Imbauan Lebih Tegas Lagi

Sebelumnya diberitakan, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan menegaskan akan membubarkan paksa bila aksi 112 tetap digelar. Lain itu, Kapolda beralasan pembubaran tersebut sesuai perundang-undangan nomor 9 tahun 1998.

Lebih lanjut, juga ditegaskan Bambang Widodo Umar, dirinya menilai seharusnya polisi melindungi semua pihak dan tidak membeda-bedakan perlakuan. Termasuk terhadap aksi yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) itu.

“Kenapa yang resmi dilarang padahal belum masuk waktu pemilihan,” tegas Bambang Widodo Umar.

Baca juga:   Moeldoko Pastikan Aktor Kerusuhan 22 Mei dalam Waktu Dekat Akan Terungkap

Untuk diketahui, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) berencana menggelar aksi 112. Lain itu, mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal menuju Monas, berjalan ke HI dan kembali ke Monas untuk membubarkan diri.

Sedangkan, tujuan aksi tersebut tetap menuntut proses hukum terhadap terdakwa dugaan penistaan agama Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan dukungan terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI).

SUMBERRepublika.co.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini