Belum Terima Surat Penetapan Tersangka, Rizieq Shihab Tak Bisa Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, bila ingin mengajukan praperadilan, salah satu syaratnya adalah surat penetapan tersangka.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat hingga saat ini belum memberikan surat penetapan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, sebagai tersangka. Diketahui, Rizieq Shihab ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat, atas perkara dugaan penodaan Pancasila yang dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri.

Menurut Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, mengatakan, pihaknya mempertanyakan belum adanya surat penetapan tersangka dari Polda Jawa Barat untuk kliennya itu. Karena, hal tersebut membuat pihaknya tidak bisa mengajukan praperadilan ke pengadilan.

Baca juga:   Lieus Sungkharisma: Prabowo Diminta Tak Lupakan Rizieq Shihab

Lebih lanjut, ditegaskan Kapitra Ampera, bahwa bila ingin mengajukan praperadilan, salah satu syaratnya adalah surat penetapan tersangka.

“Jadi sampai hari ini mereka tidak mau memberikan surat penetapan tersangka Rizieq Shihab, padahal sudah diminta berkali-kali,” kata Kapitra Ampera, Minggu 5 Februari 2017.

Lain itu, ditegaskan Kapitra Ampera, dengan tidak adanya surat penetapan tersangka, semua menjadi terhalang. Padahal, dokumen gugatan praperadilan yang ingin pihaknya ajukan sudah selesai, dan hanya tinggal untuk didaftarkan.

Karena itu, pihaknya meminta agar Polda Jawa Barat yang dipimpin Irjen Pol Anton Charliyan, segera memberikan surat penetapan tersangka. Hal tersebut, agar pihaknya bisa segera mengajukan praperadilan untuk kliennya pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Baca juga:   Polda Metro Jaya: Polisi Fokus Selesaikan Berkas Rizieq Shihab

“Kami desak Polda Jawa Barat untuk memberikan surat penetapan Rizieq Shihab sebagai tersangka,” jelas Kapitra Ampera.

Sementara diketahui, Rizieq Shihab yang berstatus tersangka kini masih belum ditahan. Penetapan Rizieq Shihab sebagai tersangka usai Polda Jabar menggelar perkara kasus penodaan Pancasila itu sebanyak tiga kali.

SUMBERJawapos.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini