BATAM, harianpijar.com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan terdapat lima kendala investasi di Indonesia yang mesti dipecahkan bersama-sama.
Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menjelaskan, kendala pertama adalah banyaknya peraturan yang menghambat datangnya penanam modal.
“Regulasi, peraturan yang berlebihan, kualitas konsistensi regulasi,” kata Thomas Lembong di Batam, Sabtu 4 Februari 2017.
Lebih lanjut, ditegaskan Thomas Lembong, tidak adanya kepastian hukum tetap membuat penanam modal ragu mengembangkan usahanya di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan upaya merampingkan peraturan.
Selanjutnya, menurut Thomas Lembong, kendala kedua adalah rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha. Untuk itu, penanam modal memilih berinvestasi di daerah lain yang memberikan kemudahan perpajakan.
Sebelumnya, juga dikatakan Thomas Lembong, Menteri Keuangan menyampaikan ternyata dari total penerimaan pajak industri, 70 persen di antaranya berasal dari industri manufaktur.
“Beban pajak manufaktur terlalu besar. Bagaimana industri manufaktur kita bisa maju, padahal negara lain memberikan insentif,” kata Thomas Lembong.
Selanjutnya, ditegas Thomas Lembong, kendala yang ketiga, kualitas SDM yang masih rendah. Karena, untuk mengatasi kendala tersebut, seharusnya pemerintah mendorong pemuda untuk menempuh pendidikan kejuruan, agar memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan dalam industri.
Sedangkan, yang menjadi hambatan keempat masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara, penanam modal yang tertarik untuk berinvestasi terkendala masalah sertifikasi, izin bangunan serta zonasi lahan.
Lain itu, kendala yang terakhir, masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri. Karena menurut Thomas Lembong, untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah giat membangun infrastruktur, mulai dari listrik, sarana angkut, air bersih dan pengumpulan sampah.
Sementara, menurut Gubernur Kepri Nurdin Basirun, mengatakan, kesulitan utama investasi adalah terlalu banyaknya jalur birokrasi. Bahkan, untuk mengurus izin usaha, kadang dibutuhkan dokumen hingga dua koper dan proses perizinan hingga bertahun-tahun.
“Dunia usaha, mereka ingin cepat dan kepastian,” tandas Gubernur Kepri, ditempat yang sama.