Menteri Dalam Negeri Setujui Revisi Undang-Undang Tentang Ormas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, revisi UU Ormas perlu atau tidak, karena untuk membubarkan atau membekukan ormas dalam UU Ormas tidak gampang.

JAKARTA, harianpijar.com – Kementerian Dalam Negeri menyetujui revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas), karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki salah satunya terkait syarat pembubaran ormas yang tidak sesuai dengan dasar negara.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan, revisi UU Ormas perlu atau tidak, karena untuk membubarkan atau membekukan ormas dalam UU Ormas tidak gampang.

Lebih lanjut, juga ditegaskan Tjahjo Kumolo, kalau ada pengurus ormas menegaskan anti-Pancasila, pemerintah tidak bisa langsung membubarkannya karena ada berbagai aturan yang harus dilewati.

Baca juga:   Dua Ormas di Bandung Bentrok, Polisi Klaim Sudah Kondusif

Karena itu, menurut Tjahjo Kumolo, apabila ormas mau dibubarkan maka harus diberikan peringatan pertama, peringatan kedua, putusan pengadilan, dan apabila kalah bisa mengajukan banding serta dapat mengubah namanya.

“Kalau pun mau direvisi, bagaimana agar Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejaksaan Agung bisa melarang ormas yang tidak sesuai dengan dasar negara,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2017.

Selanjutnya, Tjahjo Kumolo juga menjelaskan, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, hanya satu ormas yang dibubarkan pemerintah yaitu Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dengan dasar yang jelas yaitu penolakan dari masyarakat dan tidak memiliki izin.

Baca juga:   Terkait Dugaan Kriminalisasi, Presidium Alumni 212 Akan Buat Aduan Ke Komnas HAM

“Di era pemerintahan Pak Jokowi, baru satu ormas yang dilarang yaitu Gafatar karena elemen masyarakat menolak,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Lain itu, Tjahjo Kumolo, menegaskan bahwa ‘bola’ perubahan atau revisi UU Ormas ada di DPR, apabila disetujui maka pemerintah siap membahasnya.

Sementara, menurut Tjahjo Kumolo, bahwa setiap orang berhak mengajukan pembentukan ormas namun harus konsisten menganut paham Pancasila sebagai ideologi negara. “Untuk ormas berpaham komunis tetap dilarang dan apabila ada yang berniat mendirikannya maka akan berhadapan dengan aparat Kepolisian dan masyarakat Indonesia,” tandas Tjahjo Kumolo.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar