Menurut SBY: Penyadapan Itu Sebagai Kejahatan Serius

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Foto:Google).

JAKARTA, harianpijar.com – Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan konferensi pers khusus menanggapi sidang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa 31 Januari 2017 kemarin. Lain itu, dirinya menyebut penyadapan ilegal sebagai kejahatan serius.

Menurut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, dirinya menyoroti masalah itu. Kalau benar percakapan saya dengan Ma’aruf Amin atau dengan siapa saja disadap tanpa dibenarkan undang-undang, itu namanya penyadapan ilegal.

Diketahui, dalam sidang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kemarin, kuasa hukum Humphrey R. Djemat menuding Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin mendapat telepon dari SBY yang meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa soal ucapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengutip surat Al Maidah ayat 51. Sementara, Fatwa tersebut dikeluarkan pada Oktober 2016.

Lebih lanjut, menurut SBY, bila penyadapan memiliki motif politik akan berbahaya. Lain itu, dirinya mengingatkan skandal watergate yang menjatuhkan Presiden AS, Nixon.

Baca juga:   Mantan Staf KSP Bicara Soal Isu Kudeta: Kedekatan Moeldoko dengan SBY Punya Khas Tersendiri

“Masuk aspek hukum masuk dan aspek politik pasti teman-teman ingat skandal Watergate. Memang Presiden dipilih tapi ada penyadapan. Itu makanya Presiden mundur,” kata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu 1 Februari 2017.

Sementara, sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan informasi soal hubungan telepon SBY dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, dirinya dapatkan dari berita di salah satu media massa. Dirinya sekaligus meminta maaf kepada Ma’ruf Amin dan membantah akan melaporkan Ma’ruf Amin ke polisi.

“Terkait informasi telepon Bapak SBY ke Kyai Ma’ruf Amin tanggal 7 Oktober adalah urusan penasehat hukum saya. Saya hanya disodorkan berita tanggal 7 Oktober, bahwa ada informasi telepon SBY ke Kyai Ma’ruf Amin, selanjutnya terkait soal ini saya serahkan kepada penasehat hukum saya,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam surat pernyataan, Rabu 1 Februari 2017.

Selaij itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga mengajukan permintaan maaf kepada Ma’ruf Amin dan membantah akan melaporkan Ma’ruf Amin ke polisi.

Baca juga:   Terkait Pengadaan IT KPU, Ibas: Tudingan Antasari Azhar Tidak Mendasar Dan Fitnah

Sementara, dugaan telepon dari SBY juga diutarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada sidang ke 8 kemarin, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut tim kuasa hukumnya memiliki bukti sambungan telepon antara SBY dan Ma’ruf Amin. Karena hal itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut Ma’ruf Amin tidak lagi pantas menjadi saksi.

“Dan tanggal 6 jam 10.16 WIB disampaikan pengacara saya ada bukti di telepon minta mempertemukan. Artinya, saudara saksi sudah tidak pantas jadi saksi karena sudah tidak objektif lagi. Ini sudah mengarah mendukung paslon nomor satu,” kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Selanjutnya, pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu mendapat kecaman dari tim pemenangan Agus-Sylvi. Menurut, juru bicara tim pemenangan Agus-Sylvi, Rachland Nashidik mengatakan, pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut sebagai bentuk politisasi di pengadilan.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar