Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, sebagai pengawas pemerintah, memang banyak yang terganggu dengan kerjanya. Karena, faktanya memang keadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) belum layak.

JAKARTA, harianpijar.com – ‎Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tidak mempersoalkan langkah Masyarakat Sipil untuk Buruh Indonesia dan Lingkaran Aliansi Cinta Indonesia yang melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Lain itu, Fahri Hamzah dilaporkan karena cuitannya di Twitter pada 24 Januari 2017 terkait banyaknya warga negara Indonesia (WNI) sebagai tenaga kerja di luar negeri.

Menurut Fahri Hamzah mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk mengawasi anggota DPR yang telah dipilih. Selanjutnya, dirinya juga mengatakan, persoalan itu‎ telah disiapkan mekanismenya melalui MKD sebagai peradilan etika di dalam DPR.

“Jadi itu resmi dan merupakan hak warga negara,” kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Selasa 31 Januari 2017.

‎Lebih lanjut, juga ditegaskan Fahri Hamzah, sebagai pengawas pemerintah, memang banyak yang terganggu dengan kerjanya. Karena, faktanya memang keadaan tenaga kerja Indonesia (TKI) belum layak.

“Sejak moratorium bahkan pengiriman TKI makin melalui jalur yang ilegal. Bahkan sudah menjadi jadi perdagangan manusia,” tegas Fahri Hamzah.

Sementara, mereka yang melaporkan ke MKD DPR menilai‎ cuitan yang kini sudah dihapus Fahri Hamzah itu‎ telah melecehkan dan merendahkan martabat perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) Migran.

Adapun cuitan Fahri Hamzah yang dipersoalkan mereka adalah yang menyebut, anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela.

loading...