Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, diminta jajarannya melalui dinas teknis untuk melakukan cek lapangan agar tidak ada persoalan lagi dilapangan.

BENGKULU, harianpijar.com – Pemerintah Propinsi Bengkulu meminta pengalihan status guru SMA/SMK dari kabupaten dan kota, tidak sampai mengganggu persiapan Ujian Nasional (UN) tahun 2017, yang tinggal beberapa bulan lagi.

Hal tersebut, mengingat untuk persiapan sarana dan pra-sarana sekolah di lintas kabupaten dan kota, harus dikoordinasi dengan baik dalam menghadapi pelaksanaan UN tahun ini. Apalagi ada sekolah yang berbasis computer (UNBK).

Menurut Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengatakan, persoalan status Kepala Sekolah sebenarnya hanya administrasi, dan tinggal disesuaikan dengan amanat undang–undang, dengan tetap memperhatikan kaidah dilapangan.

“Untuk para Bupati/Walikota masih sebagai pembina kepegawaian di daerah, yang juga tetap harus melakukan komunikasi dengan baik. Pasalnya ketika kepala daerah menempatkan Kepala Sekolah, dipastikan telah melalui kajian dan pertimbangan,” kata Rohidin Mersyah, Senin 30 Januari 2017.

Lebih lanjut, juga ditegaskan Rohidin Mersyah, untuk sekolah yang kosong jabatan Kepala Sekolahnya dan adanya perbedaan administrasi, dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten dan Kota.

Lain itu, sekaligus melihat secara langsung kondisi, agar nantinya tidak ada tarik menarik antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dengan Propinsi.

“Saya minta jajarannya melalui dinas teknis untuk melakukan cek lapangan. Tujuannya agar tidak ada persoalan lagi dilapangan,” tandas Wakil Gubernur Bengkulu.

Hal ini, terkait adanya Surat Keputusan (SK) BKN atas alih status guru SMA/SMK dari kabupaten dan kota menjadi PNS Pemerintah Provinsi Bengkulu.

loading...