Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kelas I Bengkulu Rafly, dalam pengurusan paspor untuk Calon Jema;ah Haji (CJH) dan masyarakat umum tidak ada perbedaannya.

BENGKULU, harianpijar.com – Kantor Wilayah Imigrasi Kelas I Bengkulu, pasca pendeportasian dan pengusulan pencekalan terhadap tiga dari empat Warga Negara Asing (WNA) asal Cina, tingkatkan pengawasan terhadap pengawasan orang asing yang ada dalam wilayah Propinsi Bengkulu.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kelas I Bengkulu, Rafli, pihaknya sedang focus melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing yang bekerja di pertambangan, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah.

Lebih lanjut, Rafli, selain dengan meminta data jumlah TKA, pihaknya juga melakukan razia rutin kelapangan. “Dari data ada sebanyak 260 WNA dalam wilayah Bengkulu, 227 orang diantaranya merupakan pekerja dan sisanya adalah pengikut yang berasal dari negara Cina,” kata Rafly, di Bengkulu, Sabtu 28 Januari 2017.

Selanjutnya, juga ditegaskan Rafly, pendeportasian WNA yang mayoritas berasal dari Cina dalam wilayah Bengkulu ini, bukan baru sekali. Bahkan, sudah berkali-kali, sehingga sepertinya belum membuat jerah.

Karena itu, pihaknya setiap ada temuan WNA yang melanggar dokumen Keimigrasian, dipastikan akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jika pelanggaran yang dilakukan WNA sudah melebihi ambang batas, juga akan dikenakan sangsi prostisia,” tegas Rafli.

Sementara, Rafly juga mengatakan, WNA yang masuk wilayah Indonesia dan khususnya Bengkulu menggunakan pesawat udara, dengan mayoritas pelanggaran yang ditemukan pelanggaran dokumen keimigrasian. Lain itu, WNA yang menggunakan visa kunjungan wisata, namun ternyata bekerja.

Selain itu, Rafly juga menjelaskan, pihaknya bukan kecolongan, pengawasan tetap dilakukan. Tetapi saat masuk dokumen keimigrasiannya lengkap. Namun, saat diamankan dan ditangkap, masa berlaku visanya sudah habis dan visanya bukan sebagai tenaga kerja, hanya kunjungan.

“Dalam visa kunjungan, kita tidak bisa meninindak, namun ketika sudah habis masa berlakunya baru diambil tindakan, ” jelas Rafly.

Sedangkan, menurut Rafly, tahun ini sistem pengawasan yang akan dilakukan bukan hanya bersifat internal, melainkan sudah ada Tim gabungan. Hal tersebut, dengan telah didukungnya anggaran yang memadai.

Karena itu, operasi lapangan nantinya akan dilakukan tim gabungan bersama Tim Pora yang anggotanya tim terkait di Bengkulu. Seperti yang pernah dilakukan di Kabupaten Kepahiang dan Lebong. “Tim akan lebih gencar turun ke lapangan,” tandas Rafli,

loading...