Menteri Luar Negeri RI, Rertno LP Marsudi, akses ini penting bagi Indonesia supaya pemerintah benar-benar bisa menelusuri fakta dan kebenaran terkait dugaan penyelundupan senjata tersebut.

JAKARTA, harianpijar.com – Kementerian Luar Negeri RI meminta pemerintah Sudan membuka akses bagi aparat untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelundupan senjata yang dilakukan oleh pasukan Polisi Indonesia yang tergabung dalam Misi Perdamaian PBB di Darfur (UNAMID).

Menurut Menteri Luar Negeri RI, Rertno LP Marsudi, pihaknya telah meminta kepada pemerintah Sudan untuk membuka akses bagi aparat untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan penyelundupan senjata yang dilakukan oleh pasukan Polisi Indonesia.

“Kemarin malam saya sudah komunikasi dengan Menlu Sudan (Ibrahim Ghandour) dan meminta segera dibukakan akses bagi tim kita untuk masuk ke wilayah operasi UNAMID. Beliau sudah mengatakan Sudan akan bantu sepenuhnya,” kata Retno LP Marsudi, saat ditemui di Jakarta, Jumat 27 Januari 2017.

Lebij lanjut, Retno LP Marsudi juga mengatakan, akses ini penting bagi Indonesia supaya pemerintah benar-benar bisa menelusuri fakta dan kebenaran terkait dugaan penyelundupan senjata tersebut.

Sementara, menurut Retno LP Marsudi, kejadian ini patut diselidiki secara sungguh-sungguh karena fakta dari kasus ini bisa menyangkut nama baik pasukan keamanan sekaligus Indonesia dalam dunia internasional.

Karenanya, diyakini ada kenjanggalan dan mungkin kesalahpahaman dalam penahanan pasukan RI tersebut.

“Selama ini pasukan peace keeper Indonesia selalu mendapat apresiasi termasuk oleh Sudan. Di sisi lain menurut laporan yang saya terima, ada beberapa kejanggalan yang harus diverifikasi. Karena itu akses (penyelidikan) sangat penting,” jelas mantan Duta Besar RI untuk Belanda itu.

Selanjutnya, juga ditegaskan Retno LP Marsudi, Kemlu melalui perwakilan di New York telah meminta izin PBB untuk memulai proses penyelidikan. Lain itu, PBB juga telah memberikan nota verbal persetujuan dan juga memfasilitasi aparat Indonesia yang akan selidiki kasus ini ke Sudan.

Sedangkan, menurut Retno LP Marsudi, kejadian ini tidak mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Melalui pernyataan resminya, Kedutaan Besar Sudan untuk Indonesia juga menerima dengan baik permintaan Indonesia untuk melakukan penyelidikan.

“Sudan memuji peran Indonesia dalam misi perdamaian di Darfur melalui partisipasi dalam misi UNAMID Ini. Rekam jejak tentara polisi Indonesia sangat baik dan cermat sejak pasukan tersbeut bergabung pada 2008,” isi pernyataan resmi Kedubes Sudan, yang diterima.

Sementara, menurut kronologi versi Polri, kejadian penahanan ini terjadi saat sekitar 139 anggota Formed Police Unit (FPU) 8, yang tergabung dalam UNAMID, hendak kembali ke tanah air usai menyelesaikan misi perdamaian di Sudan pada 21 Januari 2017 lalu.

Saat pasukan Indonesia melakukan pemeriksaan barang di bandara, aparat Sudan menemukan sekitar 10 koper tanpa label berisikan sejumlah senjata dan amunisi yang terdiri dari 29 senapan Kalashnikov, empat buah GM3, dan 61 jenis senjata lain.

Pasalnya karena, pasukan Indonesia tidak mengakui dan tidak mengetahui milik siapa koper tersebut, akhirnya para personel Indonesia ditahan pihak bandara.

“Petugas bandara bertanya ‘Ini (koper) Indonesia punya. Dijawab bukan. Ditanya lagi, dijawab bukan. Sampai tiga kali bertanya, memang bukan karena kopernya berbeda tidak ada label Indonesia, warnanya berbeda,” kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, awal pekan ini.

Akibat kejadian ini, Polri berencana mengirim personel ke Sudan untuk mendalami kasus tersebut. Pihak Kepolisian juga akan berkomunikasi dengan otoritas hukum setempat. Sementara, Kedutaan Besar RI di Sudan juga dilaporkan akan membantu memulangkan para personel Polri.

SUMBERCNNIndonesia.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR