Anggota tim seleksi (timsel) komisioner KPU dan Bawaslu Erwan Agus Purwanto, timnya memperoleh fakta itu dari proses pelacakan rekam jejak calon anggota penyelenggara dan pengawas pemilu.

JAKARTA, harianpijar.com – Saat menjalani tes wawancara calon komisioner KPU dan Bawaslu periode 2017-2022, pada Selasa 24 Januari 2017 kemarin, ternyata Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad pernah memiliki kedekatan dengan Front Pembela Islam (FPI).

Menurut anggota tim seleksi (timsel) komisioner KPU dan Bawaslu Erwan Agus Purwanto mengatakan, timnya memperoleh fakta itu dari proses pelacakan rekam jejak calon anggota penyelenggara dan pengawas pemilu.

Lebih lanjut Erwan Agus Purwanto mengatakan, Muhammad pernah berhubungan dengan Front Pembela Islam (FPI) cabang Kota Makassar pada 2012. Lain itu, timsel langsung mengonfirmasi temuan itu kepada Muhammad.

“Saat dikonfirmasi yang bersangkutan mengakui, tapi dia menyampaikan mengundurkan diri sebelum dilantik menjadi anggota dewan kehormatan FPI Kota Makassar,” kata Erwan Agus Purwanto, saat dikonfirmasi, Rabu 25 Januari 2017.

Lain itu, juga menurut Erwan Agus Purwanto, Muhammad mengaku tidak lagi berhubungan dengan Front Pembela Islam (FPI) setelah menjabat Ketua Bawaslu sejak 2012. Bahkan, menurutnya, Muhammad saat ini tidak terdaftar sebagai anggota Front Pembela Islam (FPI).

Sementara, menurut Muhammad, dirinya membenarkan pemaparan Erwan Agus Purwanto. Dirinya mengaku telah menjelaskan hubungannya dengan Front Pembela Islam (FPI) kepada timsel.

“Sebelum menjadi Ketua Bawaslu saya pernah berhubungan dengan Front Pembela Islam (FPI). Tapi saya sudah berhenti,” kata Muhammad saat dihubungi secara terpisah.

Lebih lanjut, Muhammad mengatakan, dirinya tidak pernah mendapatkan surat keputusan terkait jabatannya di Front Pembela Islam (FPI). Sementara, dirinya juga menyebut urusan tersebut telah dijabarkannya sebelum akhirnya terpilih memimpin Bawaslu.

Diketahui, untuk melacak rekam jejak calon komisioner KPU dan Bawaslu, timsel melibatkan KPK, PPATK, dan BIN. Selain itu, pihaknya juga menerima masukan dan aduan publik terkait calon-calon yang lolos tahap tes wawancara.

Sedangkan, usai tes wawancara, timsel akan menyerahkan hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo. Targetnya, timsel memberikan dokumen akhir tersebut 30 Januari mendatang.

SUMBERCNNIndonesia.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR