Anggota Tim kuasa hukum Ahok, Ronny Talapessy, kami yakin Lurah Yuli Hardi akan mengungkap keanehan terhadap laporan yang ditujukan kepada Pak Ahok.

JAKARTA, harianpijar.com – Dalam sidang ke 7 Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dari lima saksi yang akan dihadirkan, salah satu nya Lurah Pulau Panggang Yuli Hardi. Lain itu, Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) optimistis saksi fakta akan menguntungkan kliennya.

Menurut Anggota Tim kuasa hukum Ahok, Ronny Talapessy, mengatakan, kami sangat yakin terhadap dua saksi fakta yang akan dihadirkan akan mengungkap kebenaran.

“Menurut saya fakta yang melihat, mendengar mengalami langsung ini akan menguntungkan klien kami, Pak Ahok,” kata Ronny Talapessy, saat dikonfirmasi di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa 24 Januari 2017.

Lebih lanjut, Ronny Talapesy juga menjelaskan, saksi Yuli Hardi diketahui hadir saat peristiwa pidato kontroversial Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu.

Selanjutnya, juga menurut Ronny Talapesy, contohnya Yuli Hardi, Lurah Pulau Panggang baru mengetahui adanya masalah penodaan agama dalam pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu lalu setelah kasus ini menjadi pemberitaan di media cetak dan elektronik.

Selain itu, saksi Yuli Hardi ikut hadir dalam pertemuan di Pulau Pramuka sampai saat ini tidak melihat adanya masalah dalam pidato tersebut. “Kami yakin Lurah Yuli Hardi akan mengungkap keanehan terhadap laporan yang ditujukan kepada Pak Ahok,” tegas Ronny Talapessy.

Sementara, Ronny Talapessy, menambahkan, pihaknya optimistis saksi Yuli Hardi akan mengungkapkan kebenaran. “Nah ini yang menjadi aneh kok yang ribut orang luar Pulau Seribu, bukan orang Pulau Seribu yang ikut hadir dalam acara pidato Pak Ahok. Kami optimistis bahwa saksi fakta yang memberatkan terdakwa malah akan mengungkap fakta sesunguhnya sehingga meringankan klien kami,” jelas Ronny Talapessy.

Diketahui, selain saksi Yuli Hardi ada lima orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka adalah Nurcholis Majid (kameramen), Ibnu Baskoro, Muhammad Asroi Saputra dan Iman Sudirman.

Sedangkan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didakwa melakukan penodaan agama karena menyebut dan mengaitkan Surat Al Maidah 51 dengan Pilkada DKI. Penyebutan Surat Al Maidah 51 ini disampaikan Ahok saat bertemu dengan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016. Ahok didakwa dengan Pasal 156 a huruf a dan/atau Pasal 156 KUHP.

SUMBERdetik.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR