harianpijar.com – Ada lebih dari 100 kasus kekerasan seksual terhadap pekerja migran yang dilaporkan setiap tahunnya di Taiwan.

Seperti kisah yang dituturkan oleh Ery (bukan nama sebenarnya), seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia yang mengalami pemerkosaan di tempat kerjanya.

Para pelakunya hampir selalu majikan para TKW itu sendiri, kerabat dekat, atau makelar penyalur kerja. Seperti yang dilaporkan wartawan BBC, Cindy Sui di Taiwan.

Kronologis kejadian yang menimpa Ery

Ery kala itu masih berusia 22 tahun, ia datang pertama kali di Taiwan untuk mencari rezeki demi menopang kehidupan keluarganya.

Tak lama setelah mulai bekerja di sebuah restoran, dia mengklaim adik majikannya memperkosanya. Pria tersebut adalah orang yang mengantarnya ke restoran setiap pagi sehingga dia bisa menyiapkan makanan sebelum staf lain dan para pelanggan datang.

“Pertama kali dia memperkosa saya ketika satu atau dua bulan setelah saya mulai bekerja di sana,” kata Ery.

“Peristiwa itu terjadi pada pagi hari setelah dia mengantarkan saya ke restoran. Tiada orang lain di sana. Saya tidak bisa menghentikan dia dan tidak bisa minta tolong. Saya hanya bisa menangis…Saya pikir dia hanya melakukan itu satu kali..Namun itu terjadi lagi dan lagi. Dia memperkosa saya tiga hingga lima kali dalam seminggu,” tambahnya.

Awalnya, Ery tidak mengerti bahasa Mandarin, tidak tahu ke mana harus meminta pertolongan, dan bahkan tidak punya telepon seluler atau punya waktu untuk berteman.

Selagi, tindak pemerkosaan itu berlanjut, Ery tidak menceritakannya ke siapapun, termasuk ke majikan atau makelar penyalur kerja.

“Mereka akan mengatakan itu salah saya. Saya takut mereka akan mengirim saya pulang. Saya baru tiba di sini. Saya berutang Rp25 juta kepada makelar. Saya harus membayar utang setiap bulan dan jumlahnya lebih dari utang sebenarnya karena mencakup bunga. Saya takut jiwa mereka mengirim saya pulang, saya tidak sanggup membayar utang,” ujar Ery.

Selain membayar utang ke makelar asal Indonesia, Ery juga harus membayar biaya bulanan dan pungutan liar kepada makelar Taiwan.

Perasaan malu juga membuat Ery tidak menceritakan derita yang dia alami kepada siapapun, termasuk keluarganya.

“Budaya di kampung halaman, orang-orang berpikir perempuan yang telah diperkosa itu kotor. Saya merasa malu dan kotor. Saya khawatir orang-orang akan memandang saya dengan rendah. Saya tidak ingin bercerita kepada siapapun. Bahkan hingga kini saya tidak bercerita kepada ibu saya karena dia akan sangat sedih jika tahu,” kata Ery.

Setahun setelah bekerja di restoran, Ery membayar utang-utangnya dan kabur. Dia kemudian menemukan dua pekerjaan lain dan bekerja secara ilegal tanpa melalui jasa makelar.

Barulah ketika Ery memutuskan untuk meninggalkan Taiwan dan ditanya mengapa dia meninggalkan pekerjaan pertamanya, dia mengungkap peristiwa yang dialaminya.

Seperti yang dialami para korban penyerangan seksual lainnya, dia langsung ditempatkan di sebuah lokasi penampungan dan didampingi pengacara. Namun, setahun kemudian, kasusnya terombang-ambing.

Jaksa penuntut umum memutuskan tidak mengajukan tuntutan karena mereka meyakini klaim adik mantan majikan Ery bahwa hubungan seksual terjadi atas dasar suka sama suka.

“Dia berani mengatakan itu terjadi atas kemauan bersama. Saya benar-benar merasa sakit. Saya harap dia dihukum atas apa yang dia lakukan kepada saya,” kata Ery.

Pengacara Ery telah mengajukan banding. Namun, jika jaksa menolak membuka kembali investigasi, kasus Ery akan ditutup.

Karena merasa frustrasi, Ery ingin menyerah dan kembali ke Indonesia.

“Saya ingin mendirikan usaha kecil dan memperkerjakan warga Indonesia sehingga kita bisa bekerja di Indonesia dan tidak harus pergi ke negara lain untuk bekerja,” tutur Ery.

Peristiwa yang menimpa Ery bukan satu-satunya

Sementara itu, sejumlah kelompok pelindung hak asasi manusia mengatakan peristiwa yang menimpa Ery bukan satu-satunya kasus yang terjadi di Taiwan.

“Mereka terlalu takut mengadu kepada polisi, utamanya karena gaji mereka dikurangi atau disimpan oleh majikan. Mereka harus membayar biaya makelar yang tinggi, harus membayar utang, dan mesti menopang keluarga. Mereka tidak bisa pulang. Mereka tidak bebas,” kata Suster Wei Wei, salah seorang pegiat HAM dari organisasi Rerum Novarum Center.

Dari 25 kasus yang ditangani organisasi tempat Suster Wei Wei bernaung, hanya tiga perempuan migran yang berhasil mendakwa pemerkosa mereka. Kemudian, dari tiga kasus itu, hanya satu yang dihukum penjara.

Adapun perempuan yang sepakat diberi kompensasi disuruh cepat-cepat pulang ke negara mereka. Hukum yang berlaku di Taiwan saat ini tidak mengharuskan makelar penyalur kerja untuk melaporkan kejahatan.

Dalam jawaban tertulis untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Biro Ketenagakerjaan dan Pelatihan Kejuruan (BEVT) dari Kementerian Tenaga Kerja Taiwan menyatakan pemerintah memiliki sistem untuk melindungi para migran.

“Negara kami telah menciptakan sebuah sistem yang patut dan lengkap untuk melindungi hak-hak migran,” tulis biro itu dalam pernyataannya.

Perlindungan hak-hak migran yang dimaksud mencakup pemberian informasi hak-hak migran sebelum mereka meninggalkan negara masing-masing dan ketika mereka tiba di bandara Taiwan.

Kemudian, keberadaan saluran telepon yang bisa dihubungi untuk melaporkan pelecehan seksual, pemberlakuan wawancara kepada migran saat pulang, dan mengizinkan para migran beralih majikan jika mereka bisa membuktikan telah diserang.

Akan tetapi, sejumlah LSM mengatakan sistem tersebut jelas tidak berfungsi.