Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, pemborosan anggaran ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan oleh Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pada 19 Desember tahun lalu.

JAKARTA, harianpijar.com – Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak 28 Oktober 2016 telah mengambil cuti kampanye hingga 11 Februari mendatang.

Terkait hal itu, muncul anggapan urusan di ibu kota memburuk, khususnya soal pemborosan anggaran di pemerintahan provinsi DKI Jakarta.

Menurut Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, mengatakan, pemborosan anggaran ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah disahkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono pada 19 Desember tahun lalu.

“Setelah APBD tahun 2017 disahkan, ada kenaikan Rp1,53 Triliun, misalnya penambahan sekretariat DPRD yang mengalami penambahan Rp43,48 miliar,” kata Raja Juli Antoni di Kantor PSI, Jakarta, Minggu 22 Januari 2017.

Sementara, diketahui, PSI merupakan salah satu partai yang mendukung pasangan Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta.

Lebih lanjut, juga menurut Raja Juli Antoni, sebagai Plt Sumarsono seharusnya tidak melakukan pengesahan APBD dengan tenggat waktu yang terlalu cepat. Karena, percepatan pengesahan itu dianggap bisa mengakibatkan ketidaktelitian dalam pemeriksaan anggaran.

“Ya kan siapa tahu ada anggaran siluman, kalau serta merta disahkan ada indikasi ini tidak teliti juga, selain itu sebagai Plt otoritasnya juga tidak sampai setinggi itu,” tegas Raja Juli Antoni.

Selanjutnya, Raja Juli Antoni, menilai sejak Ahok mengambil cuti kampanye Jakarta telah mengalami evolusi ke arah yang justru terpuruk. Salah satu, menurutnya berkaitan dengan akses pelayanan publik yang saat ini menjadi kacau.

“Misalnya, sekarang RT/RW tidak boleh lagi berikan penindakan langsung dari aduan yang didapat di aplikasi Qlue,” jelas Raja Juli Antoni.

Padahal, Aplikasi Qlue digunakan oleh masyarakat DKI Jakarta mengadu ke pemprov DKI yang selanjutnya segera ditindaklanjuti selama paling lama 24 jam setelah pelaporan.

Sebelumnya diketahui, beberapa hari lalu Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono resmi menghentikan penggunaan aplikasi tersebut. “Penghentian itu dilakukan atas permintaan RT/RW di Jakarta,: tandas Plt Gubernur DKI Jakarta itu.

SUMBERCNNIndonesia.com
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR