Anggota DPD RI asal Dapil Bengkulu Ahmad Kanedi, sasarannya agar bisa lebih banyak lagi menyuarakan untuk kepentingan daerah.

BENGKULU, harianpijar.com – Anggota DPD RI asal Bengkulu, H. Achmad Kanedi, SH, MH, menanggapi soal banyaknya pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang belum didefenitifkan atau masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

Selain itu, ironisnya lagi untuk jabatan eselon I Sekretaris Daerah (Sekda) juga belum didefenitifkan, bahkan sudah kurang lebih empat tahun. Begitu juga, dalam pelaksanaan mutasi jabatan belum lama ini, banyaknya pejabat daerah yang dinonjobkan.

Menurut Achmad Kanedi, kita miris melihat jabatan pejabat daerah di lingkup Pemprov Bengkulu sekarang ini, mulai dari jabatan Sekda dan 25 pejabat daerah eselon II nya belum defenitif.

“Sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru sudah disahkan Pemprov bersama DPRD Propinsi Bengkulu,” kata Achmad Kanedi, di Bengkulu, Rabu 18 Januari 2017.

Lebih lanjut, Achmad Kanedi juga menegaskan, dengan adanya hal ini dirinya minta Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, paling tidak sudah mendefenitifkan seluruh pejabat daerah, terkhusus jabatan Sekda pada akhir Januari ini. Karena hali ini, dikawatirkan akan mengganggu jalannya kebijakan dan program daerah.

“Apa alasan pasti banyaknya pejabat daerah berstatus Plt ini dirinya tidak mengetahui. Padahal jika dilihat dari perjalanan birokrasi daerah ini, diyakini banyak yang mampu menduduki jabatan sebagai pejabat daerah,” tegas Achmad Kanedi.

Sementara, menurut Achmad Kanedi, sepengetahuannya sesuai dengan aturan yang berlaku, pejabat daerah berstatus Plt tersebut paling lama hanya diperbolehkan selama 90 hari atau tiga bulan. Tetapi, di lingkup Pemprov Bengkulu ada yang sudah bertahun-tahun tidak juga didefenitifkan.

Karena itu, diharapkan Gubernur Bengkulu dapat segera mengambil keputusan yang bijaksana, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku. Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan ke Pemerintah Pusat.

“Bukankah, Pemerintahan Daerah yang baik dan kokoh serta solit bekerja itu birokrasinya sudah mapan, terstruktur dan defenitif. Saya minta hal demikian dilaksanakan, agar laporan saya ke pusat juga bisa baik,” tanda Achmad Kanedi.

loading...