Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, ada 2 dari 10 kabupaten dan kota di Bengkulu, sampai sekarang APBD 2017 belum disahkan, yakni Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko.

BENGKULU, harianpijar.com – Sebanyak 35 orang anggota DPRD Kota Bengkulu, untuk enam bulan kedepan tidak menerima gaji. Pasalnya, terkait belum disahkannya APBD 2017 oleh DPRD Kota Bengkulu.

Menurut Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, ada 2 dari 10 kabupaten dan kota di Bengkulu, sampai sekarang APBD 2017 belum disahkan anggota DPRD, yakni Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko.

“Sebagai konsekuensinya ketua dan anggota DPRD tidak menerima gaji selama enam bulan ke depan,” kata Rohidin Mersyah, di Bengkulu, Jumat 13 Januari 2017 baru lalu.

Lebih lanjut, Rohidin Mersyah juga mengatakan, untuk APBD delapan kabupaten lainnya, termasuk Pemprov Bengkulu, sudah disahkan anggota DPRD sebelum 31 Desember 2016. Sehingga pembayaran gaji kepala daerah dan anggota DPRD tidak ada masalah.

Lain itu, sesuai dengan peraturan, bagi daerah yang terlambat mengesahkan APBD 2017, akan diberikan sanksi dari pemerintah pusat, yakni pengurangan dana insentif transfer ke daerah dari Kementerian Keuangan.

“Jadi, dampak dari keterlambatan pengesahan APBD bukan hanya kepala daerah/wakil kepala daerah dan anggota DPRD tidak gajian selama enam bulan, tapi dana insentif transfer ke daerah dikurangi pemerintah pusat,” tegas Rohidin Mersyah.

Selanjuynya, juga menurut Rohidin Mersyah, APBD delapan kabupaten di Bengkulu, yang sudah disahkan DPRD setempat paling lambat pekan depan sudah bisa dibelanjakan karena verifikasi di Pemprov Bengkulu hampir selesai.

“Kita upayakan paling lambat pekan depan, evaluasi APBD delapan kabupaten di Bengkulu, sudah selesai dan minggu depan sudah bisa dibelanjakan. Sedangkan APBD Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko sampai sekarang masih dibahas,” jelas Wakil Gubernur Bengkulu.

Sementara, Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti sudah melayangkan surat ke Bupati Mukomuko dan Wali Kota Bengkulu, mempertanyakan tentang keterlambatan pengesahan APBD 2017. Karena, tahun anggaran 2017 sudah akan memasuki bulan Februari.

Karena itu, jika pengesahan APBD terus molor, maka penyerapan anggaran tahun 2017 tidak maksimal, dan berbagai program pembangunan yang sudah disusun tidak dapat direalisasikan dengan baik.

Sedangkan diketahui, pemerintah pusat sudah mengingatkan provinsi, kabupaten, dan kota, agar pengesahan ABPD 2017 tepat waktu sebelum 31 Desember 2016. “Ini dimaksudkan agar dana APBD dapat diserap dengan baik katanya,” tandas Wakil Gubernur Bengkulu itu.

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR