Koordinator TPDI selaku kuasa hukum Sukmawati Soekarnoputri, Petrus Selestinus, guna membuat terang peristiwa pidana yang disangkakan dan guna memastikan siapa sebenarnya sebagai pelakunya.

JAKARTA, harianpijar.com – Terkait laporan Sukmawati Soekarnoputri, dalam perkara dugaan tindak pidana penistaan lambang negara dan pencemaran nama baik Ir. Soekarno, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta Kapolda Jawa Barat untuk menyita tesis S-2 Rizieq Shihab untuk dijadikan barang bukti.

Menurut Koordinator TPDI selaku kuasa hukum Sukmawati Soekarnoputri, Petrus Selestinus, bahwa apa yang diucapkannya sesuai dengan tesis S2-nya tentang “Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia”.

Lebih lanjut, Petrus Selestinus, mengatakan, Rizieq Syihab dilaporkan oleh Sukmawati Soekarnoputri, putri dari Proklamator Ir. Soekarno, dalam perkara dugaan tindak pidana penistaan lambang negara dan pencemaran nama baik Ir. Soekarno Presiden pertama dan juga Pahlawan Nasional.

“Kami minta Kapolda Jawa Barat agar menyita tesis ilmiah S-2 Saudara Rizieq Syihab untuk dijadikan barang bukti guna membuat terang peristiwa pidana yang disangkakan dan guna memastikan siapa sebenarnya sebagai pelakunya,” kata Petrus Seletinus di Jakarta, seperti dilansir Beritasatu.com, Sabtu 14 Januari 2017.

Lain itu, Petrus Selestinus juga meminta, agar penyelidik memeriksa pihak Direktur Program Pascasarjana di Univetsitas Malaya di Malaysia sebagai saksi. Karena, kesaksian pihak Universitas, dapat membuktikan apakah isi pernyataan Rizieq Shihab dalam YouTube isinya sama dengan yang tertulis dalam tesis ilmiah S-2 dimaksud.

“Dalam kunjungan kita ke Polda Jawa Barat Jumat, 13 Januari 2017 lalu, kita mendapatkan informasi bahwa Rizieq Shihab mengatakan apa yang diucapkannya sesuai dengan tesis S2-nya. Karena itu, tesisnya perlu disita,” tegas Petrus Selestinus.

Sementara,Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), meyakini betul bahwa dunia pendidikan tinggi di mana pun secara universal sangat menjunjung tinggi etika dan tata krama sebagai ukuran moral dan peradaban sebuah bangsa.

Untuk itu, menurut Petrus Selestinus, mustahil pihak Universitas Malaya membiarkan sebuah naskah atau analisis akademis yang kalimatnya tertera kata-kata yang tidak senonoh.

“Tidak mungkin kita membiarkan kata-kata yang tidak senonoh dan tidak layak ditulis dan diucapkan baik di dalam forum ilmiah maupun dalam forum ceramah di depan umum,” tandas Koordinator TPDI selaku kuasa hukum Sukmawati Soekarnoputri.

Sebelumnya diketahui, Sukmawati Soekarnoputri didampingi oleh para advokat selaku pembela dan penasihat hukumnya dari TPDI dan sejumlah fungsionaris Partai PNI Marhaen mendatangi Polda Jawa Barat Jumat 13 Januari 2017, serta diterima oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan.

“Sukmawati mengapresiasi atas dimulainya penyelidikan kasus dugaan penistaan terhadap Pancasila, khususnya Sila Pertama dan pencemaran nama baik Almarhum Ir Soekarno. Sukmawati juga berharap proses hukum ini terus berlanjut sampai pengadilan agar publik bisa menyaksikan siapa yang salah dan siapa yang benar,” tandas Petrus selestinus.

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR