Ketua GP Ansor Maluku Utara Salim Thaib, siapa pun yang melawan NKRI atau yang melawan hukum, kami tolak masuk Maluku Utara termasuk FPI atau siapa pun itu.

JAKARTA, harianpijar.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Maluku Utara menyatakan menolak Front Pembela Islam (FPI) dan Imam Besar FPI Rizieq Shihab, masuk ke wilayahnya. Lain itu, mereka juga mendesak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar tidak memberikan ruang bagi organisasi tersebut di Maluku Utara.

Menurut Ketua GP Ansor Maluku Utara Salim Thaib, mengatakan, penolakan itu terkait sepak terjang organisasi kemasyarakatan yang dipimpin Rizieq Shihab dinilai berpotensi melawan hukum dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Siapa pun yang melawan NKRI atau yang melawan hukum, kami tolak masuk Maluku Utara, termasuk FPI atau siapa pun itu,” kata Salim Thaib di Ternate seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu 14 Januari 2017.

Lebih lanjut, juga menurut Salim Thaib, Forkopimda tersebut beranggotakan bupati/walikota, wakil Bupati/wakil walikota, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Kapolres kabupaten/kota, Kepala Kejaksaan negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Komando Distrik Militer, Kepala Pengadilan Agama dan sekretaris kabupaten/kota.

Sedangka, saat menyampaikan sikap Salim Thaib didampingi Kapolda Brigjen Tugas Dwi Aprianto, Danrem 152/Babullah Kolenel Inf Sahono, Kabinda Brigjen TNI Handi Geniardi dan Ketua MUI Maluku Utara Salman Ahmad.

Lain itu, menurut Salim Thaib, penolakan ini dilakukan dengan mengusung slogan “Maluku Utara Damai Tanpa FPI”.

“Ini adalah instruksi pimpinan pusat, bahwa tidak ada imam besar muslim di Indonesia. Jika ada, saya kira itu upaya memecah belah bangsa untuk kepentingan tertentu,” tegas Salim Thaib.

Selanjutnya, Salim Thaib, menjelaskan, imam besar hanya ada di beberapa masjid besar. Menurutnya, GP Ansor secara institusi tegas menolak Rizieq Shihab sebagai imam besar.

Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku Utara Salman Ahmad mengatakan, secara organisasi pihaknya juga tidak mengenal pimpinan atau imam besar. Karena itu, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya ada pimpinan tertinggi yaitu Presiden. Hal tersebut sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Namun sebelumnya, sejumlah masyarakat juga menolak keberadaan FPI di Balikpapan, Kalimantan Timur. Massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pemudi Muslim Balikpapan (APPMB) mendesak Wali Kota Balikpapan agar tidak menginzinkan organisasi itu beraktivitas di kotanya.

Hal tersebut, dikhawatir keberadaan FPI akan mengganggu keberagaman dan kebinekaan masyarakat setempat. Bahkan, selain FPI, aliansi itu juga menolak Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang dinilai sebagai gerakan politik.

loading...