Direktur Utama PT PTPN VII Andi Wibisono, berharap agar Kejaksaan dapat mengamankan dan mengawal pembangunan aset Negara yang ada di PT PTPN VII.

BENGKULU, harianpijar.com – PT PTPN VII bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, melakukan kesepakatan kerja sama (MoU), dalam penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Lain itu, kerjasama tersebut ditandai dengan penanda tanganan antara Direktur Utama PT PTPN VII Andi Wibisono denga Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Sendjun Manullang,SH,MH, pada Jumat 13 Januari 2017, bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Sendjun Manulang,SH,MH, tugas pihak Kejaksaan selain menangani masalah bidang pidana, juga mempunyai kewenangan di bidang perdata dan tata usaha Negara.

“Kewenangan itu, juga sudah ada sejak Indonesia Merdeka yang diatur melalui Satklak No 522 tahun 1922, dan sekarang tertuang dalam Undang Undang No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaaan, yang diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 16 tahun 2004, serta dikuatkan oleh Peraturan Presiden No. 29 tahun 2016,” kata Sendjun Manulang.

Lebih lanjut, Sendjun Manulang, kewenangan pihaknya terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan pihak PTPN VII ini, bersifat memberikan bantuan hukum melalui kantor pengacara dan jaksa pengacara negara, baik bersifat litigasi maupun non litigasi.

Lain itu, juga menurut Sendjun Manulang, jasa bantuan hukum yang diberikan nantinya, bersifat cuma-cuma dan bukan berarti setiap perkara yang diselesaikan berakhir dengan kemenangan.
“Diminta, setelah penanda-tangan kesepakatan ini, agar segera ditindak lanjuti dengan Surat Kuasa Khusus (SKK),” tegas Sendjun Manulang.

Sementara Direktur Utama PT PTPN VII Andi Wibisono, dirinya berharap tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama ini, pihak Kejaksaan agar mengamankan dan mengawal pembangunan aset Negara yang ada di PT PTPN VII.

Karena itu, pihaknya akan segera mengeluarkan SKK dan koordinasi penanganan masalah-masalah yang ada, seperti persoalan lahan dengan masyarakat. “Langkah ini sangat efektif, karena tidak perlu mengeluarkan biaya, seperti, untuk menyewa pengacara diluar Kejaksaan,” kata Andi Wibisono.

Selanjutnya, Andi Wibisono juga mengatakan, kerjasama dengan pihak Kejaksaan Bengkulu merupakan yang ke 3 dan sebelumnya dengan pihak Kejaksaan Lampung dan Sumsel. “Kerjasama ini juga sebagai tindak lanjut kerjasama dengan Induk PTPN,” tandas Andi Wibisono.

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR