Ketua DPD PPNI Kota Bengkulu, Fauzan Adriansyah, pihaknya mengapresiasi atas pernyataan dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu drg. H. Edriwan Mansyur, MM, bahwa tugas perawat bukan membantu dokter, tetapi mitra.

BENGKULU, harianpijar.com – Pengurus dan anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bengkulu, meminta Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu, dapat memberikan pendelegasian secara tertulis kepada tenaga perawat, dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien. Selain itu, guna untuk tertibnya administrasi pelayanan kesehatan dan menghindari terjadinya masalah hukum dikemudian hari.

Hal tersebut mengingat sebelumnya, dari statement Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu drg. H. Edriwan Mansyur MM, melarang Bidan dan Perawat untuk melakukan tindakan medis terhadap pasien, sesuai Undang Undang Kedokteran No. 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, juga merupakan langkah yang tepat dan perlu didukung.

Menurut Ketua DPD PPNI Kota Bengkulu, H Fauzan Adriansyah SKM,MM, pihaknya sudah memberikan dukungan terhadap statement Plt Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu terebut.

“Dukungan sudah kita sampaikan dan dari PPNI se Propinsi Bengkulu minta tindak lanjutnya,” kata Fauzan Adriansyah, di Bengkulu, Jumat 13 Januari 2017.

Lebih lanjut, Fauzan Adriansyah, pihaknya juga mengapresiasi atas pernyataan dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu drg. H. Edriwan Mansyur, MM, bahwa tugas perawat bukan membantu dokter, tetapi mitra.

Selain itu, juga menurut Fauzan Adriansyah, langkah selanjutnya Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu agar menyurati instansi pelayanan kesehatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Hal itu, untuk menerapkan Undang Undang Kedokteran dan Undang Undang Keperawatan, terutama tentang pendelegasian tindakan medis bukan secara lisan terhadap pasien.

“Sesuai kesepakatan kita jika tidak dilaksanakan hingga batas waktu yang ditentukan pada tanggal 16 Januari 2017 mendatang, tidak tertutup kemungkinan semua perawat berhenti melakukan tindakan yang bukan merupakan tindakan keperawatan, seperti, injeksi, pasang IVFD, Cateter, NGT dan tindakan medis lainnya,” tegas Fauzan Adriansyah.

Lain itu, Fauzan Adriansyah juga menjelaskan, dalam pendelegasian secara tertulis oleh Dokter sesuai dengan Undang Undang Keperawatan, jika tidak ada kesepakatan, perawat khusus yang menjadi anggota PPNI Kota Bengkulu terdaftar sekitar 2 ribuan lebih, juga berhak menolaknya.

Sementara, berdasarkan informasi, sampai saat ini baru sekitar 20 persen dari total jumlah perawat di Kota Bengkulu, yang mendapatkan pendelegasian dari dokter dalam melakukan tindakan medis. “Dengan pendelegasian tersebut, semuanya bisa terjaga dan pelayanan serta peningkatan kesehatan yang diberikan terhadap masyarakat berjalan baik dan lebih bagus,” tandas Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bengkulu itu.

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR