Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, KPK sampai sekarang yakin perbuatan itu dilakukan bersama-sama.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea, ikut terlibat dalam kasus dugaan suap yang melibatkan panitera PN Jakarta Pusat, Santoso. Lain itu, Santoso merupakan terdakwa suap pengurusan sebuah perkara perdata di PN Jakarta Pusat.

Menurut Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Santoso dituntut dengan Pasal 12 huruf c UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Lebih lanjut, Febri Diansyah, juga menegaskan, pasal tersebut mengatur tentang perbuatan yang dilakukan bersama-sama terkait penerimaan hadiah atau janji pada hakim untuk memengaruhi putusan perkara.

“KPK sampai sekarang yakin perbuatan itu (menerima suap) dilakukan bersama-sama Santoso dan dua hakim. Karena itu, dalam tuntutan kami menggunakan Pasal 12 huruf c agar lebih spesifik,” kata Febri Diansyah seperti dilansir CNN Indonesia, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.

Bahkan, juga menurut Febri Diansyah, meski uang suap belum diterima Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea, hal itu tidak menjadi penghalang keterlibatan kedua hakim tersebut.

Karena dari fakta persidangan, Santoso dianggap telah terbukti menjadi perantara suap dari pengacara kepada dua hakim dan hal ini juga diperkuat dengan pengakuan ada pertemuan antara kedua hakim dengan pengacara. “Walaupun uang belum diterima, tapi ada bukti pertemuan dan komunikasi dengan hakim,” tegas Febri Diansyah.

Namun, Febri Diansyah, enggan menjelaskan lebih jauh terkait rencana penyidikan baru pada Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea. Pihaknya masih menunggu proses pembelaan dari Santoso pada persidangan selanjutnya dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Tetapi, jika melihat dari putusan yang dijatuhkan pada pengacara pemberi suap, Raoul Adhitya Wiranatakusumah, majelis hakim menyatakan bahwa hakim Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea tidak terlibat.

Karena itu, Febri Diansyah, mengaku, mesti mempelajari lebih lanjut putusan tersebut karena perkaranya berkaitan dengan perkara Santoso. “Kami mesti pelajari untuk pengembangan. Fakta di persidangan itu harus disimak, KPK harus punya bukti kuat untuk membuktikan keterlibatan hakim,” tegas Febri Diansyah.

Sebelumnya, Santoso dituntut 7,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidier enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lain itu, JPU juga menyatakan Santoso telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau c atau Pasal 11 UU 31/1999, sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, JPU menilai uang sebesar Sin$ 28 ribu yang diberikan Raoul pada Santoso ditujukan pada kedua hakim tersebut terkait pengaturan putusan perkara. Casmaya dan Partahi Tulus Hutapea akan mendapat jatah Sin$25 ribu, sementara Santoso mendapat sisanya yakni Sin$3 ribu.

Diketahui, Casmaya merupakan anggota majelis hakim sedangkan Partahi Tulus Hutapea merupakan ketua majelis hakim yang juga pernah menangani perkara Jessica Kumala Wongso.

loading...