Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Sendjun Manulang, pihaknya terlebih dahulu masih akan menyeleksi terhadap paket pekerjaan mana saja, yang perlu mendapatkan pendampingan dari Tim TP4D.

BENGKULU, harianpijar.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu siap melakukan pendampingan terhadap pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 4 wilayah dalam Propinsi Bengkulu, yang pembangunannya akan dimulai tahun anggaran 2017 ini.

Lain itu, kesiapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu untuk melakukan pendampingan, setelah dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dengan Satker Pengembangan SPAM Propinsi Bengkulu.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Sendjun Manulang,SH,MH, dari 6 paket pekerjaan SPAM dengan dana mencapai Rp. 40 milyar, yang dianggarkan melalui dana APBN tahun 2017, pihaknya terlebih dahulu masih akan menyeleksi terhadap paket pekerjaan perpipaan mana saja, yang perlu mendapatkan pendampingan dari Tim TP4D.

“Kita tidak seluruh kegiatan yang bisa dilakukan pendampingan. Belum lagi pihak rekanan pemenang lelangnya, tidak dihadirkan oleh pihak Satker Pengembangan SPAM,” kata Sendjun Manulang, seusai Rakor kepada wartawan di Aula Kejati Bengkulu, Rabu 11 Januari 2017.

Selanjutnya, Sendjun Manulang juga menegaskan, dalam pendampingan yang akan dilakukan, pihaknya masih akan melihat tingkat kerawanan dan hambatan ketika pelaksanaannya. “Pendampingan yang akan dilakukan ini, juga baru dimulai ketika titik nol pekerjaan fisik dilapangan,” tegas Sendjun Manulang.

Lain itu, menurut Sendjun Manulang, karena pihaknya tidak ada tim ahli khusus konstruksi, barang dan jasa, seperti untuk menilai standar perpipaan yang akan dipakai, maka pihaknya akan mendatangkan atau meminta bantuan dari luar Kejaksaan dan pihaknya hanya bersifat mengawal setiap instrument dan tahapan pekerjaan fisik dilapangan.

Sementara, Sendjun manulang juga menegaskan, meski pihak Satker Pengembangan SPAM Bengkulu meminta pendampingan kepada Tim TP4D, namun bukan berarti jaminan imunisasi bagi pejabat.

“Diharapkan pejabat terkait agar tetap berhati-hati dan jangan sekali-kali melakukan kesalahan dalam bentuk apapun, akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tandas Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu itu.

Diketahui, pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 4 wilayah dalam Propinsi Bengkulu, yang pembangunannya akan dimulai tahun anggaran 2017 ini, yakni Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan.

loading...