Soal Militer Australia Hina Pancasila, Penangguhan Kerja Sama Adalah Langkah Tepat

JAKARTA, harianpijar.com – Tindakan Panglima TNI Jenderal Gatoto Nurmantyo untuk menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) dinilai sebagai langkah yang tepat oleh Hikmahanto Juwana, Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI).

Pasalnya, penangguhan itu membuat ADF menjanjikan untuk melakukan investigasi atas penghinaan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Seperti dilansir harianpijar.com dari laman tempo.co, Pancasila dipelesetkan militer Australia menjadi Pancagila dengan membuat “lima prinsip gila”.

“Penangguhan kerja sama merupakan tindakan yang tepat karena Panglima ADF menjanjikan untuk melakukan investigasi atas hal ini,” ujar Hikmahanto dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (04/01/2017).

Hikmahanto menjelaskan, penangguhan kerja sama tersebut dilakukan untuk menanggapi insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia. Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait dengan masalah Papua. Dan terakhir, tulisan Pancagila di ruang kepala sekolah yang seolah-olah melecehkan ideologi Pancasila.

TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan penangguhan dilakukan selama investigasi berlangsung hingga hasilnya nanti diumumkan.

Menurut Hikmahanto kemungkinan hasil investigasi adalah kesalahan yang dilakukan oknum personel militer ADF dan bukan merupakan sikap resmi dari ADF. Hal ini diperkuat dengan adanya sikap resmi dari pemerintah Australia.

Dilain itu, Senator Marise Payne, Menteri Pertahanan Australia juga meyakinkan Angkatan Darat Australia menganggap ini sebagai permasalahan serius. Ia pun berkomitmen untuk mengembalikan kerja sama antara kedua negara.

“Hasil investigasi demikian yang akan menyelamatkan kerja sama militer TNI dan ADF,” kata Hikmahanto. (tmp)

BAGIKAN