Jimly Asshiddiqie, bukan rujukan hukum positif dan tidak usah dipertentangkan.

JAKARTA, harianpijar.com – Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu, bukan rujukan hukum positif dalam sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) se-Indonesia Jimly Asshiddiqie.

Menurut Jimly Asshiddiqie, bukan rujukan hukum positif dan tidak usah dipertentangkan. “Tapi harus dihormati saja,” kata Jimly Asshiddiqie di Kantor ICMI, Jakarta Pusat, Selasa 3 Januari 2017.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menilai, bahwa fatwa MUI sejatinya adalah urusan internal umat Islam. Karena itu, keberadaan fatwa MUI tidak berbeda dengan imbauan keagamaan yang dikeluarkan oleh pemuka agama lain.

“Negara tidak perlu memasukkan fatwa MUI dalam pasal atau aturan yang dibuat negara. Negara tidak perlu ikut campur,” tandas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, MUI menerbitkan Fatwa No 56 Tahun 2016 tertanggal 14 Desember tentang hukum penggunaan atribut non-Muslim bagi umat Islam. Bahkan, Fatwa MUI itu sempat ditindaklanjuti Polres Metro Bekasi dan Polres Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta lewat surat edaran.

Dalam surat edaran itu mengimbau agar pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kepada karyawan-karyawati. Tetapi, kedua Kapolres tersebut akhirnya mendapat teguran dari Kapolri.

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR