Polisi Melihat Ada Kesamaan Modus Fitnah Uang Baru Dengan Rush Money

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjrn Pol Agung Setya, isu tersebut menyulut kekhawatiran masyarakat terkait masalah keuangan yang kebenarannya diragukan.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Republik Indonesia, menilai isu pencetakan uang NKRI mirip dengan penyebaran isu rush money beberapa waktu lalu.

Menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjrn Pol Agung Setya mengatakan, Isu tersebut menyulut kekhawatiran masyarakat terkait masalah keuangan yang kebenarannya diragukan.

“Itu kan seperti yang waktu itu kita tangkap, yang nyebarin isu rush money. Modusnya seperti itu,” kata Brigjen Agung Setya di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 30 Desember 2016.

Lain itu, Brigjen Agung Setya juga menjelaskan, polisi telah menangkap pelaku bernama Abdul Rozak sebagai penyebar isu rush money, yang juga berprofesi sebagai guru. “Pelaku mengunggah foto dirinya dengan sejumlah uang pada akun Facebook miliknya dan disertakan tulisan “Aksi rush money mulai berjalan ayo ambil uang kita dari bank Milik Komunis”, jelas Brigjen Agung Setya.

Selanjunya, juga menurut Brigjen Agung Setya, pihaknya telah menerima laporan yang dilayangkan Bank Indonesia terhadap satu akun Facebook. Tetapi, pihak BI enggan menyebut nama akun tersebut.

Sementara, penyelidik pun tengah menindaklanjuti laporan itu untuk memenuhi syarat formal dan materilnya. “Karena itu delik aduan, makanya kita minta dari Bank Indonesia nantinya menjelaskan tentang hal itu,” tandas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri itu.

Sedangkan, BI bersama-sama dengan Perum Peruri melaporkan satu akun Facebook yang diduga menyebarkan fitnah terkait uang emisi tahun 2016. Pada akun itu menyebut bahwa percetakan uang baru dilaksanakan bukan oleh Peruri, melainkan oleh PT Pura Barutama.

Hal tersebut, terkesan seolah-olah BI tidak melaksanakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan pencetakan harus dilakukan di dalam negeri dengan menunjuk BUMN. Selanjutnya, akun Facebook tersebut dilaporkan atas pasal pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 318 KUHAP.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar