Pengamat Hukum: Kasus Ahok Dimanfaatkan Secara Politik Oleh Pihak Tertentu

Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, melihat banyak dimensi politik daripada hukumnya, ini pelajaran bagi demokrasi kita.

JAKARTA, harianpijar.com – Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dimanfaatkan secara politik oleh pihak tertentu. Lain itu, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi demokrasi di Indonesia.

Menurut Refly Harus, saya melihat banyak dimensi politik daripada hukumnya. Ini saya kira pelajaran bagi demokrasi kita,” kata Refly Harun, seperti dilansir Kompas.com, Kamis 28 Desember 2016 kemarin.

Lebih lanjut, Refly Harun menegaskan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya terlebih dulu diberi teguran keras oleh Kementerian Dalam Negeri dalam kaitan dugaan penodaan agama karena Ahok sudah meminta maaf.

Baca juga:   Ahok Diunggulkan Jadi Cawapres, Fahri Hamzah: Nggak Usah Diomongin Lagi

“Di satu sisi ada pelanggaran etika. Dari sisi etik keliru. Itu sanksinya administrasi misalnya teguran Mendagri,” tegas Refly Harun.

Karena itu, Refly Harun berharap kasus ini dapat diputus dengan adil oleh majelis hakim. Selain itu, diharapkan majelis hakim terbebas dari tekanan apapun dalam memutuskan perkara tersebut.

Diketahui, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama karena pidatonya saat mengunjungi Kepulauan Seribu beberapa bulan lalu. Bahkan, Majelis hakim telah menolak eksepsi Ahok karena dinilai sudah masuk pada materi dakwaan.

Baca juga:   Tak Lagi Menjabat, Ini yang Sekarang Ahok-Djarot Bicarakan jika Bertemu

Lain itu, sidang akan dilanjutkan pada 3 Januari 2017. Sedangkan, Majelis hakim menyampaikan bahwa lokasi sidang keempat akan pindah ke Gedung Auditorium Kementerian Pertanian RI di Ragunan, Jakarta Selatan dan tiga sidang sebelumnya, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berlokasi di Gedung eks Pengadilan Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada.

“Atas dasar permohonan jaksa dan polisi maka persidangan berikutnya kami tunda 3 Januari 2017 di Gedung Kementan,” kata ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarso pada persidangan, Selasa 26 Desember 2016 baru lalu.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar