Soal Isu Reshuffle Jilid III, Itu Kewenangan dan Hak Presiden

Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi, dirinya belum mendengar langsung perihal akan adanya reshuffle ketiga.

JAKARTA, harianpijar.com – Johan Budi sebagai juru bicara Istana Kepresidenan, memberikan respon terhadap isu reshuffle jilid III yang beredar beberapa hari terakhir. Lain itu, isu itu bisa menjadi kenyataan atau tidak tergantung keinginan Presiden RI Joko Widodo.

Menurut Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi, merombak kabinet sepenuhnya adalah kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden. Selain itu, dirinya pun belum mendengar langsung dari Presiden perihal akan adanya reshuffle ketiga. Namun, dirinya tidak membantah perihal adanya isu tersebut.

Sebelumnya diketahui, dalam rentang kurang lebih setahun, Presiden sudah melakukan dua kali reshuffle. “Reshuffle jilid pertama, 2015, Presiden mengubah jajaran menteri bidang ekonomi seperti memasukkan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan,” jelas Johan Budi di Istana Kepresidenan, Rabu, 28 Desember 2016.

Dalam tahun 2016, Presiden melakukan perombakan kabinet jilid kedua yang menggeser atau mengganti delapan menteri. Ada beberapa nama di antaranya, memasukkan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Asman Abnur sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian.

Namun, adanya isu reshuffle terbaru mengindikasikan masuknya kader Partai Gerindra ke jajaran pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Ini terlihat semakin dekatnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo dalam beberapa bulan terakhir.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar