Fatwa MUI Bukan Hukum Positif dan Tidak Bisa Dijadikan Rujukan bagi Kepolisian

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Fatwa MUI bukan hukum positif dan itu sifatnya koordinasi, bukan rujukan yang kemudian ditegakkan.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menegaskan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan hukum positif. Lain itu, tidak bisa dijadikan rujukan bagi jajaran kepolisian di semua tingkatan untuk membuat surat edaran dengan referensi Fatwa MUI.

Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian, Fatwa MUI bukan hukum positif dan itu sifatnya koordinasi, bukan rujukan yang kemudian ditegakkan.

“Kepolisian hanya melakukan koordinasi untuk menyosialisasikan Fatwa MUI. Bukan dengan mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak,” kata Jenderal Polisi Tito Karnavian selepas diskusi bertajuk “Merangkai Indonesia Dalam Kebhinnekaan” di Universitas Negeri Jakarta , Jakarta, Senin 19 Desember 2016.

Baca juga:   Kapolri Minta Masyarakat Tak Terpancing Terkait Kerusuhan di Manokwari

Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, jadi langkah-langkahnya koordinasi bukan mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak.

Selain itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, juga memberikan teguran keras kepada Kapolres Metro Bekasi Kota dan Kapolres Kulonprogo, Yogyakarta yang mengeluarkan surat edaran berdasarkan Fatwa MUI.

Baca juga:   Di Istana, Panglima TNI dan Kapolri Cek Kesiapan Upacara Prasetya Perwira

“Saya tegur keras mereka karena tidak boleh keluarkan surat edaran yang mereferensikan pada fatwa MUI. Saya suruh cabut,” tandas Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Acara diskusi bertajuk “Merangkai Indonesia Dalam Kebhinnekaan” di Universitas Negeri Jakarta yang diselenggarakan oleh Forum Nusantara ini juga dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Rektor UNJ Prof Dr Djaali, KH Masdar Farid dan Romo Benny Susatyo.

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar